Cegah Kebocoran PAD, Objek dan Subjek Pajak Harus Sinkron - Website Sekretariat Daerah Cegah Kebocoran PAD, Objek dan Subjek Pajak Harus Sinkron – Website Sekretariat Daerah

20 Februari 2017

Posted in Berita Utama
Posted on: Februari 20th, 2017 Oleh master

Peraturan Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perubahan ke dua dari Permendagri No. 13 tahun 2003 memberi kewenangan daerah yang lebih tertib administrasi khususnya terkait dengan Pendapatan Daerah ( Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah). Disinilah pemimpin daerah diminta untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah untuk membangun daerahnya masing-masing.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang berpotensi di Kabupaten Tegal adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pada kesempatan live streaming siaran Radio Slawi FM dalam acara Kabar Bupatiku (20/2) di halaman Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BP2D),  Bupati Tgeal menjelaskan bahwa sampai dengan tahun 2017 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Kabupaten Tegal mencapai 664 ribu dan akan dibagikan pada akhir bulan maret 2017. “Jumlah SPPT tersebut juga termasuk konfirmasi tunggakan SPPT tahun 2016” tambahnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi kebocoran penerimaan pajak, Pemkab Tegal telah menerjunkan petugas Mantri Pajak ke masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal. Namun dalam kenyataannya ada beberapa kendala yang dihadapi para mantri pajak dilapangan. Kendala tersebut antara lain antara objek pajak maupun subyek pajak  tidak sinkron. Untuk mengatasinya maka BP2D diharapkan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendata Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar antara data objek dan subjek pajak sesuai.

Selain dari pajak, sumber pendapatan di Kabupaten Tegal adalah retribusi yang berasal dari objek wisata, pasar, parkir dan lain-lain. Sumber penerimaan tersebut merupakan hasil dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan pada realitas yang ada, retribusi tersebut juga banyak mengalami kebocoran yang menyebabkan penerimaan daerah menjadi berkurang. Sampai dengan saat ini, Pemkab Tegal sedang menguahakan untuk mengatasi keobocoran terebut.

 

 

Comments

comments