Sertifikasi Tanah Untuk Hindari Sengketa - Website Sekretariat Daerah Sertifikasi Tanah Untuk Hindari Sengketa – Website Sekretariat Daerah


    Number : +62895377114xxx
    Pesan : Slamat sore mau tanya apakah selama ada perbaikan jalan dan jembatan yg ada di desa setiap kepala RT diwajibkan untuk mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan? Sekedar tanya bapak Bupati saya takut kalo dimarah2in sama staf desa kalo nanya mereka.
    #BALASAN#
    Setiap paket pekerjaan APBD tidak dibenarkan ketua RT mewajibkan warganya mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan. Namun jika itu bersifat swadaya masyarakat dan melalui Musdes dgn BPD, dpt dimungkinkan. Demikian utk menjadikan maklum.

    Number : +6282328598xxx
    Pesan : Assalamualaikum... bapak Bupati Tegal yth... kok buat sertifikat tanah dimintain biaya yah sama oknum desa... kasihan orang yang gak mampu... sebenernya gratis apa bayar pa? Mohon jawabannya terimakasih wassalamualaikum
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam .apabila dlm pensertipikatan tsb bpk/ibu melalui program Prona utk biaya pendaftaran/pengukuran dr BPN mmg gratis krn sdh ditanggung oleh Pusat lewat DIPA BPN Kab. Tegal .sementara utk biaya pembuatan & pemasangan patok batas, pembuatan akta notaris/PPAT, materai, pelunasan pajak (PPH dan BPHTB) hingga biaya pemberkasan (fotocopy, pengisian berkas, dll) ditanggung oleh pemohon/peserta Prona .apabila mendaftar sendiri (tidak melalui program Prona) semua biaya tsb, baik biaya pendaftaran dan biaya lain2nya ditanggung seluruhnya oleh pemohon .dan pastinya akan lebih mahal.

    Number : +6282328380xxx
    Pesan : Aslmkm,slmt siang pa/bu, kami dari kec. jatinegara dsa gntungn RT 11.RW02. pa kami mau tanya pa tntang masalah jalan yg ada di dsa kami,bgini apa apa ea memang programnya jalan yg di aspal hanya sebagian saja si pa, ga smuanya apa dari sononya memang bgitu pa, apa rkayasanya orang2 yg menjalankan proyek saja pa, mohon pnjelasannya pa, mtr swn wa'alaikumsalam
    #BALASAN#
    Yth. Bp/Ibu/Sdr di desa Gantungan Jatinegara Wa'alaikumsalam. Bisa kami jelaskan bahwa jalan yg sudah diaspal yg dimaksud adalah ruas jalan ujung desa Argatawang- sampai pertengahan ds gantungan. pada th ini juga akan dikerjakan pengaspalan dari awal gerbang gantungan-perbatasan ds argatawang, sehingga akan nyambung dg yg sudah dikerjakan. terima kasih atas kepeduliannya. Wassalamu'alaikum wr wb.

    Number : +6281902748xxx
    Pesan : Mhn utk ditindak kandang ayam yg mengganggu ksehatan masy. Trutama di jalur wisata guci
    #BALASAN#
    Ass.wr.wb, terima kasih atas saran dan masukannya. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal belum pernah menerima surat permohonan ijin pendirian usaha kandang ayam sehingga dpt dipastikan bahwa kandang ayam tsb tidak tercatat pada data base DKPP Kab. Tegal. Namun demikian masukan sdr akan segera kami tindaklanjuti dng koordinasi bersama pemerintah desa dan kecamatan setempat. Terima kasih. Wass.wr.wb

    Number : +6282313932xxx
    Pesan : Pak? Bisane dln kemantran-jati bogor ora diurusi
    #BALASAN#
    Ya diurusi koh sabar nggih? sampun diukur ulang kerusakanipun, suwun.


3 Maret 2017

Posted in Pengumuman
Posted on: Maret 3rd, 2017 Oleh master
Dilihat

Sengketa pertanahan masih saja sering terjadi. Tak terkecuali sengketa tanah milik pemerintah. Wakil Bupati Tegal, Dra Umi Azizah mengatakan bahwa  fungsi tanah penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga tak jarang dalam hal penguasaan dan pemanfaatan aset tanah timbul sengketa. Oleh karenanya, pendaftaran hak atas tanah sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepastian atau kejelasan status hukum yang sesuai peruntukannya.

Demikian yang diutarakan Wakil Bupati Tegal dalam acara Sosialisasi Pensertifikatan Tanah yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Pemerintah Kabupaten Tegal, Kamis (2/3) di Pendopo Kecamatan Pangkah. Pada kesempatan itu juga hadir Asisten Administrasi Pemerintahan, Drs Hasan Munawar,MM, Kepala BPKAD, Dra Nurhayati,MM, Kepala Dinas Perkimtaru, Jaenal Dasmin BE,S.Sos,MM, Kepala BPN Kabupaten Tegal, Camat Pangkah, Drs Bambang Sihana dan Para Kepala Desa se-Kecamatan Pangkah.

Program pensertifikatan tanah milik pemerintah ini juga bertujuan untuk  mewujudkan keteraturan penyelenggaraan dan pengadministrasian tanah yang akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesinambungan pembangunan. Dalam penyampaiannya Wakil Bupati Tegal juga menjelaskan bahwa banyak kendala yang dihadapi jika sertifikat tanah tidak ada. “Salah satunya yaitu pembangunan Sub-Terminal di Yomani karena tanahnya belum tersertifikat” katanya.

“Untuk itu, kami terus berupaya menuntaskan permasalahan ini mulai dari penelusuran asal-usul kepemilikan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa, pencarian bukti-bukti kepemilikan bersama Kantor Pertanahan/BPN hingga pemasangan papan informasi kepemilikan untuk kemudian disertipikasi,” pungkasnya.

 

Comments

comments