Untuk Pertama Kalinya, Pemkab. Tegal Raih Opini WTP BPK RI - Website Sekretariat Daerah Untuk Pertama Kalinya, Pemkab. Tegal Raih Opini WTP BPK RI – Website Sekretariat Daerah



    Number : +6287830283xxx
    Pesan : Ass wr,wb bapak bupati tegal saya mau tanya tentang BPJS Kesehatan. Saya sudah pernah ikut BPJS tapi salah satu kartu dari keluargaku ada yg ilang hampir 1 tahun, terus tidak aku urus, terus semenjak itu tidak aku setorin apakah masih aktif apa tidak? dan seandainya tak setorin lagi kena dendanya nyampai berapa pak saya mohon penjelasannya. Terima kasih.
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam.. terimakasih telah mendaftarkan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Terkait kartu anggota keluarga bapak yang hilang dapat dicetakkan kembali di kantor BPJS Kesehatan dengan membawa fotocopy kartu keluarga, materai Rp.6.000 dan membayarkan iurannya sampai dgn bulan pelaporan. Bapak bisa membayarkan iuran BPJS Kesehatan dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat utk anggota keluarga yang lainnya, nanti akan muncul tagihan 1 keluarga. Apabila setelah bapak membayar iuran BPJS Kesehatan & belum melewati masa 45 hari salah satu anggota keluarga ada yg sakit & rawat inap di rumah sakit, maka, bapak akan dikenakan denda pelayanan rawat inap. Demikian informasi yg kami peroleh dari BPJS Kesehatan. Semoga bapak & keluarga selalu dlm keadaan sehat dan terima kasih atas perhatiannya. Salam.

    Number : +6285601175xxx
    Pesan : Yth Bapak Pjs. Bupati Tegal dan bapak SEKDA kab. tegal, mohon dgn hormat supaya kami para honorer yg sdh mengabdi di sekolah negeri diberi SK penugasan dari pemerintah daerah, sesuai dgn amanat PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2018. Sekiranya berseberangan dg PP nomor 48 tahun 2005 maka mohon kearifan dan kebijakannya agar yg diberi SK Penugasan adalah honorer yg mengabdi sebelum PP 48 th 2005 ditetapkan, sesuai data valid R7, R10 dan SIBADU yg dimiliki oleh Dinas DIKBUD Kab. Tegal.
    #BALASAN#
    Hasil audensi jajaran Komisi IV DPRD Kab. Tegal, perwakilan K2 & BKD di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Selasa, 27 Maret 2018 di Jakarta jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat TIDAK MEMPERKENANKAN kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) menerbitkan SK dlm bentuk apapun terkait kejelasan status tenaga honorer. Sebab, SK tsb bertentangan dgn Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 56 Tahun 2012 terkait pengangkatan tenaga honorer yg strata hukumnya lebih tinggi ketimbang Permendikbud. Jika ada kepala daerah ataupun pejabat eselon yg berani mengeluarkan SK honorer ini, akan mjd temuan BPK RI & rekomendasinya kepala daerah/pejabat tsb beresiko mengganti seluruh biaya yg ditimbulkannya baik itu honor atau pun dana operasional lainnya yg sdh diterimakan ke tenaga honorer.

    Number : +6281578328xxx
    Pesan : Assalamu'alaikum, maaf ini terjadi listrik mati lokal di desa Banjaranyar dari pagi sampai sekarang blm nyala pak Bupati.
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam, maaf sebelumnya bapak/ibu untuk lebih jelasnya mohon bisa menyebutkan nama & alamat lengkap lokasi padam agar petugas PLN bisa menindaklanjutinya. Sebelumnya bs kami sampaikan, laporan sementara dari PLN menginformasi bhw gangguan sdg terjadi di daerah Banjaranyar sebelah utara apotek Farma, dan akan sgera dilakukan penormalan jaringan. Utk informasi lebih lanjut dpt menghubungi Call Center PLN 123. Terimakasih.

    Number : +6282323381xxx
    Pesan : Assalaamu'alaikum, yth bapak bupati, mohon maaf pa, usul pa, masalah warga yg dpt PKH (Program Keluarga Harapan), bukankah sebaiknya tdk usah mendapatkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) karena masih banyak warga miskin tdk dpt apa2, janda2 miskin, serta warga yg berpenghasilan rendah. biar sejahtera. biar meratalah, alangkah baiknya yg dpt PKH ada org-nya tersendiri, yg dpt BPNT juga ada orangnya tersendiri, jadi di desa kan adem, ga ada yg iri hati. ada warga yg berceloteh "aku tah wis sugih dadi ora olih apa2".dll & mohon datanya selalu diperbaharui pa. trimakasih. Wassalamu'alaikum wr.wb.
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam.. Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas kepedulian panjenengan thd permasalahan sosial, terutama menyangkut program penanggulangan kemiskinan. Dapat kami sampaikan bhw ketentuan Pedoman Umum Bansos Rastra (Beras Sejahtera) dan BPNT, sasaran program (penerima manfaat) "by name by address"-nya sdh ditetapkan dari Kemensos RI, dmn peserta PKH hrs masuk dlm daftar sasaran. Bila memang dianggap sdh mampu secara ekonomi, maka ybs hrs mengundurkan diri agar bisa digantikan posisinya dgn sasaran lain yg lebih layak (lebih membutuhkan) lewat mekanisme musyawarah desa, sekaligus diusulkan pula calon penggantinya melalui Dinsos Kab.Tegal utk diunggah lewat aplikasi SIKS yg terkoneksi ke Pusdatin Kemensos RI. Mekaten nggih, maturnuwun.

    Number : +6289602412xxx
    Pesan : Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Jln. Cut Nyak Dhien Kalisapu Slawi (STATUS JLN KABUPATEN) sekitar 150 meter sebelah utara Balai Desa Kalisapu TDK MENYALA / MATI pak BUPATI. Demikian, mohon solusi dan penanganan dari pihak terkait. Terima Kasih.
    SIP:
    SUSENDI EMTOHA
    KETUA RW. 05
    DS. KALISAPU
    SLAWI -TEGAL
    #BALASAN#
    Terimakasih infonya pak Susendi, tim perbaikan LPJU akan turun ke lokasi. Mohon waktunya karena tim masih menangani perbaikan di lokasi lain di wilayah Kab. Tegal.

    Number : +628999723xxx
    Pesan : Assalamualaikum. Selamat siang pak Bupati, maaf mengganggu jam istirahatnya, saya ** warga ** Kec. Dukuhturi mau melapor. Sebenernya pabrik di kab. Tegal sudah UMR belum sih pak? Saya bekerja di pabrik *** PT ** cabang Bekasi yg bertempat di Jln. Pala Dampyak kompleks industri sandang tekstil, tp gaji belum UMR. Sedangkan untuk orang Bekasi yg bekerja disitu mereka mendapat gaji UMR Bekasi, tolong pak penjelasannya. Terimakasih
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam.. sebelumnya kami ucapkan terimakasih kpd bapak ** yg telah menyampaikan informasi ini. Meski bpk sdh tdk bekerja di perusahaan tsb, dpt kami sampaikan bhw s/d saat ini kami melalui Disperinaker trs lakukan upaya pembinaan thd perusahaan tsb agar mematuhi ketentuan UMK, bahkan dlm wkt dekat pengurus perusahaan akan kami panggil. Terkait pekerja luar daerah (Bekasi) yg mendapat UMR Bekasi, menurut klarifikasi sementara perusahaan saat peninjauan kami ke lokasi krn mrk ada pd level pengurus. Adapun yg pekerja, lebih krn pertimbangan masa kerja & kecakapan. Perihal perbedaan upah inipun akan kami tindaklanjuti saat pertemuan nanti. Mekaten nggih.

    Number : +6285325782xxx Pesan : Assalamualaikum bapak bupati tegal. Saya mau laporan bahwa UMK tegal kan sudah naik 1.6 juta sejak awal januari. Tpi PT. *** masih memberi saya gaji 1.5 sampe sekarang. Tolong untuk pembinaan terhadap perusahaan. Saya mohon untuk ditindaklanjuti. Terima kasih
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam. Sebelumnya kami sampaikan terimakasih atas laporannya. Terkait hal ini, kami melalui Disperinaker akan lakukan upaya pembinaan terlebih dahulu kpd perusahaan tsb & sdh msk dlm agenda kedinasan.

    Number : +6289607116xxx
    Pesan : Assalamualaikum, slamat sore pak bupati, ini saya warga Kab.Tegal mau menanyakan soal pembuatan E-KTP. Kenapa di Kab.Tegal kok proses pembuatanya lama yah? sampe berhari-hari. Padahal prosedurnya proses pembuatan E-KTP itu 1 hari jadi. Di kota lain pun hanya 1 hari jadi pak. Dan saya dengar pembuatan E-KTP di DISDUKCAPIL ada yg di komersilkan antriannya oleh calo lewat orang dalam dgn estimasi harga Rp.150.000,- s/d Rp.250.000,- proses 3 - 6 hari. Mohon pencerahannya bapak bupati. Terimakasih atas perhatiannya. Wasalamualaikum wr.wb.
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam wr. wb. Utk wilayah Kabupaten Tegal tidak memungkinan jika sehari jadi krn sarana dan prasarana cetak KTP-el masih sangat bergantung dari pusat (Kemendagri). Pusat sendiri mengirim material cetak berupa blanko KTP-el secara bertahap antara 2.000-7.000 keping per-bulannya. Padahal kebutuhan blanko utk mencetak data KTP-el penduduk di Kab.Tegal yg sdh perekaman (print ready record) saat ini jumlahnya mencapai 140.000 keping. Perihal adanya calo yg memperjualbelikan nomor antrian kami sarankan agar masyarakat laporkan dan foto orangnya bila perlu. Sampaikan ke petugas Disdukcapil, pasti akan ditindak, termasuk jika hal tsb terjadi di kecamatan krn pencetakan KTP-el per 26 Maret 2018 dialihkan ke unit Disdukcapil di Rumah PATEN Kecamatan.

    Number : +6289504879xxx
    Pesan : Maaf sya mau melapor, ibu sya wktu tu sllu dpt beras trz. Tp skrg udh g prnh. Pdhl ibu sy janda. G mampu tp g mndptkn bntuan. Mohon d tindaklnjuti Trima kasih.
    #BALASAN#
    Terimakasih atas informasinya. Bisa kami sampaikan bhw sejak awal tahun 2018 ini, bantuan sosial pangan berupa beras di Kab. Tegal diberikan hanya kepada 81.601 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai rincian data sasaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) dmn masing2 KPM tsb mendapat 10 kg beras gratis tanpa biaya tebus. Bila msh ada keluarga yg termasuk kategori miskin tp tdk msk dlm data Kemensos tsb, tetap bisa diajukan dgn mekanisme verifikasi & validasi data lewat musyawarah desa, dibahas bersama kepala desa dgn didampingi petugas Program Keluarga Harapan (PKH) maupun TKSK utk kemudian diusulkan ke Kemensos. Jika disetujui, data sasaran KPM dari Kemensos tsb akan diganti dgn keluarga miskin baru hasil usulan dgn catatan bila data KPM Kemensos tsb ada yg meninggal, pindah atau sdh msk kategori keluarga mampu. Monggo silahkan sampaikan data keluarga ibu panjenengan kpd Kades setempat, agar Kades bisa segera membahas kelayakannya dgn mengundang petugas PKH atau TKSK yg ada di kecamatan utk mengecek kondisinya.

    Number : +6285729898xxx
    Pesan : Maap akhir2 ini di kota tegal byk PL, terutama di karaoke xxx ada seorang PL bermain mesum. tolong dipantau trims.
    #BALASAN#
    Mohon maaf sebelumnya, utk penertiban di wilayah tsb mrp kewenangan Pemkot Tegal. Sementara ini adalah nomor SMS Lapor Bupati Tegal. Monggo panjenengan bisa kirimkan keluhan tsb lewat Halo Pak Walikota Tegal di: 087830476665

    Number : +6285225132xxx
    Pesan : Assalamualaikum pa bupati yg terhormat, saya nuridwan mhn bantuan masalah dana buat perawatan kakang kulo. Niki kulo sampun gawa kakang kulo ke RSI & daftar bpjs, jd saran bapak bupati sudah saya laksakan. Tapi saya bingung pak, karena pihak RSI hny ngasih waktu 3 hari untuk masalah BPJS. 3 hari BPJS belum aktif, berarti dinyatakan pakai umum. Jd saya minta bantuannya. Sekian terimaksih.
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam. pak Nuridwan, terimakasih atas pengaduan yang disampaikan. Hasil konfirmasi kami dgn BPJS Kesehatan disampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tsb. Disampaikan pula ketika calon peserta mendaftar BPJS Kesehatan, ada masa tunggunya selama 14 hari untuk keaktifan kartu. Ketika kartu belum aktif maka, tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Menindaklanjuti ini, monggo panjenengan bisa ajukan permohonan bantuan secara tertulis kpd Bupati Tegal utk dicarikan solusinya. Demikian yg bisa kami sampaikan, semoga panjenengan dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. terimakasih

    Number : +6289518751xxx
    Pesan : Asslm. Permisi pa, namaku Arifin. Q mndptkn kartu bpjs gratis smentara q posisi belum berhak. Arahnya mo sy balikin karna yg mmbutuhkn saja msh banyak yg ngantri. Gmn cara yg tepat pa? Mksh.
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam. Yth. Bapak Arifin, karena panjenengan sudah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah & ingin mengembalikan atau beralih menjadi peserta mandiri, bapak bisa melakukan pengunduran diri dari penerima bantuan. Bapak bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk pengurusan pengunduran diri bapak dengan membawa fotocopy kartu keluarga dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga Bapak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan terima kasih atas perhatiannya. Salam dari BPJS Kesehatan.

    Number : +6285225272xxx
    Pesan : Assalamualaikum pa bupati. Saya meli dri desa traju kec. Bumijawa. Kapan sertifikat yang menjadi program pemerintah dibagikan pa? Sampe sekarang desa traju sertifikat tanahnya belum dibagikan pda warga pa. Mohon konfirmasinya pa. Agar ada kejelasan utk warga. Terima kasih..
    #BALASAN#
    wa'alaikumsalam. Sugeng sonten bu Meli. Pangapunten baru bisa merespon setelah mendapat informasi dari Kepala BPN Slawi. Dapat disampaikan bhw pembagian sertipikat tanah dari Program PTSL/Prona akan dilakukan pd hari Selasa, 27 Maret mendatang sesuai hasil koordinasi BPN Slawi dgn Kanwil Pertanahan di Semarang. Mekaten nggih bu, maturnuwun sdh gunakan SMSLaporBupati ini.

    Number : +6287878591xxx
    Pesan : Pa bupati, mohon bisa diaudit dana bina tani desa * kec.Kramat kab.Tegal. diduga dana bantuan senilai 100 juta dipakai ketuanya. mksih pa.
    #BALASAN#
    Terimakasih atas laporan yg telah disampaikan. Perihal tsb hrs dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, mhn disampaikan informasi identitas panjenengan utk memudahkan proses konfirmasi kami (kerahasiaan pelapor dijamin). Bantuan Rp.100 jt utk msg2 Gapoktan tsb mrp Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Sebelumnya terimakasih atas laporan pengaduannya demi terwujudnya transparansi & ketepatan sasaran program.

    Number : +6283837115xxx
    Pesan : As.Wr.Wb. Kulo Bade Taken Mengenai Ktp Eletrik. Saniki Malah Semakin Ribet. Kebanyakan Mboten Pd Ngertos. Nopo Saged Mbantu Masyarakat Supados Gadah Ktp? Terutama Tiang Ingkang Pun Poto Pun Lami. Dari Warga Prupuk Selatan. Maturnuwun
    #BALASAN#
    wa'alaikumsalam. Utk mencetak KTP-el persyaratannya fotocopy KK ber-NIK. Hanya saja, karena jumlah pemohon-nya sangat banyak, diberlakukan sistem nomor antrian. Kalau sudah rekam lama, mhn saged panjenengan sertakan NIK-nya utk kami cek status KTP-el nya apakah sdh jadi atau belum. Atau panjenengan bisa cek sendiri di alamat website ini: http://disdukcapil.tegalkab.go.id/informasi/cek_ktp_el

    Number : +6282324346xxx
    Pesan : pa bupati q dh sms capil dg ketik daftar#no.KTP#no.KK, tp kok smp skg lum da balesan. Gimana nih?
    #BALASAN#
    untuk pendaftaran cetak KTP-el dengan sistem SMS sementara sudah kami hentikan. untuk pendaftaran KTP-el sekarang bisa secara langsung setelah panjenengan mendapatkan nomor antrian.

    Number : +6282300108xxx
    Pesan : Assalamualaikum?. Sya Bpk Fatkhulloh, dri harjawinangun. Punya keluhn. Ank sya mau melahirkn. Tpi harus sesar di Rs singkil. Mf, sy menanyakn program dana untk pihak penunggu pasien mash ada?. Trimakash, wassalamualaikum wrwbr.
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam.. sugeng sonten pak Fatkhullah. Pangapunten sebelumnya, utk program pengganti biaya hidup sebesar Rp.90rb/hari bagi penunggu pasien dari keluarga tdk mampu hny berlaku bagi mrk yg menjalani rawat inap kelas III di RS rujukan spt RSUD dr Soeselo Slawi ataupun RSUD Kariadi Semarang. Adapun penunggu pasien sebelumnya jg hrs mencukupi syarat spt kepemilikan kartu BPJS Kesehatan penerima bantuan iur pemerintah. Mengajukan surat permohonan yg ditujukan kpd Bupati melalui Ka.Dinsos dgn dilampiri copy KTP & KK, surat keterangan rawat pasien & surat keterangan miskin dari Kades. Bantuan biaya hidup penunggu pasien tsb diberikan sesuai jumlah hari perawatan atau maksimal 14 hari.


8 Juni 2017

Posted in Pengumuman
Posted on: Juni 8th, 2017 Oleh Administrator
Dilihat

Ket. Foto : Bupati Tegal Enthus Susmono terima LHP LKPD Kab. Tegal tahun anggaran 2016 dari Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI DR. Bambang Pamungkas, MDA
Ket. Foto : Bupati Tegal Enthus Susmono terima LHP LKPD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2016 dari Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI DR. Bambang Pamungkas, MDA

 

Setelah empat belas tahun penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), baru tahun ini Pemerintah Kabupaten Tegal berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Artinya, Pemerintah Kabupaten Tegal dinilai telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Demikian informasi ini diperoleh sesaat setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 di Gedung BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Semarang Rabu (7/6) sore lalu.
Ditemui usai acara, Bupati Tegal Enthus Susmono menyatakan kepuasannya. “Capaian ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam menyajikan informasi keuangan daerah berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern”, katanya. Enthus menambahkan, sejak tahun 2002 sampai 2015 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dan sekali saja di tahun 2008 Disclaimer, dimana auditor BPK menolak memberikan pendapat.
Menurut Enthus, salah satu aspek yang menjadi ganjalan selama ini adalah pengelolaan aset tetap milik Pemda. “Alhamdulillah, dari temuan BPK soal keberadaan aset tersebut, Rp. 49 miliar berhasil kita telusuri dan tindaklanjuti. Tinggal Rp. 6 miliar saja yang akan kami kejar penuntasannya, terutama soal keberadaan aset tanah”, katanya.
Selain mengapresiasi kinerja Sekda beserta jajarannya, Bupati Tegal juga menyampaikan terimakasih kepada para Kades yang ikut serta membantu memperlancar proses pensertipikatan tanah yang dulunya milik desa menjadi milik Pemda karena sudah digunakan untuk fasilitas umum seperti sekolah, pasar, bangunan irigasi dan lain sebagainya.
Enthus mengakui, proses penelusuran aset ini tidaklah mudah, karena permasalahan tersebut ada yang muncul sejak puluhan tahun lalu atau sebelum sistem pengendalian intern berjalan baik, sehingga celah penyalahgunaan wewenang bisa saja terjadi. “Buktinya, ada aset milik kita yang beralih tangan ke orang pribadi atau lembaga lain”, ungkapnya. Oleh sebab itu, sejak masa kepemimpinannya, reformasi birokrasi ia kedepankan dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. “Setelah organisasi inspektorat kita perkuat, sistem pengelolaan aset pun saya kejar untuk dibenahi, ditata dan ditertibkan. Tidak lain dan tidak bukan karena aset atau barang milik daerah tersebut dibeli dengan uang rakyat, jadi ya harus kita amankan dan pelihara dengan baik”, imbuhnya.
Sembari menikmati hidangan berbuka puasa, Enthus menyampaikan, meskipun BPK memberikan opini WTP, bukan jaminan penggunaan APBD Kabupaten Tegal terbebas dari tindak pidana korupsi. “Ini hanya soal kewajaran penyajian laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti dan data dukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan”, katanya.
Ditanya soal nilai tambah bagi Pemda yang meraih Opini WTP, Enthus mengatakan, sebagaimana pengalaman pemerintah kabupaten atau kota lain, pihaknya akan menerima dana insentif daerah berupa penambahan Dana Alokasi Umum yang besarannya akan ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
Sementara Sekda Kabupaten Tegal dr. Widodo Joko Mulyono yang turut hadir mendampingi bupati menandaskan agar temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan ini harus segera ditindaklanjuti. “Prestasi ini adalah hasil kerja keras banyak pihak, harus dipertahankan. Jangan sampai ada SKPD yang menghambat” tegasnya. Meski sudah tidak menjadi catatan temuan BPK, pihaknya akan terus memantau laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar tidak menjadi penghambat akuntabilitas laporan keuangan daerah seperti kejadian tahun 2015 lalu. Sejalan dengan itu, Joko menegaskan agar kepala desa juga segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja transfer bantuan keuangan dana desa kepada Bupati Tegal.
Tampak hadir pula Inspektur Kabupaten Tegal BK. Aribawa yang menyampaikan informasi bahwa setelah ini, pihaknya bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal akan melakukan sensus pencatatan dan inventarisasi barang daerah untuk disinkronkan dengan data aset pada SIMDA Barang Milik Daerah. “Kedepan, kegiatan audit BPK RI untuk tujuan tertentu akan kami dorong fokusnya pada sistem pengelolaan barang milik daerah”, katanya.

Comments

comments