Gelar Rakor Pelayanan Perizinan, Pemkab Bertekad Wujudkan Pelayanan Prima. - Website Sekretariat Daerah Gelar Rakor Pelayanan Perizinan, Pemkab Bertekad Wujudkan Pelayanan Prima. – Website Sekretariat Daerah


    Number : +62895377114xxx
    Pesan : Slamat sore mau tanya apakah selama ada perbaikan jalan dan jembatan yg ada di desa setiap kepala RT diwajibkan untuk mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan? Sekedar tanya bapak Bupati saya takut kalo dimarah2in sama staf desa kalo nanya mereka.
    #BALASAN#
    Setiap paket pekerjaan APBD tidak dibenarkan ketua RT mewajibkan warganya mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan. Namun jika itu bersifat swadaya masyarakat dan melalui Musdes dgn BPD, dpt dimungkinkan. Demikian utk menjadikan maklum.

    Number : +6282328598xxx
    Pesan : Assalamualaikum... bapak Bupati Tegal yth... kok buat sertifikat tanah dimintain biaya yah sama oknum desa... kasihan orang yang gak mampu... sebenernya gratis apa bayar pa? Mohon jawabannya terimakasih wassalamualaikum
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam .apabila dlm pensertipikatan tsb bpk/ibu melalui program Prona utk biaya pendaftaran/pengukuran dr BPN mmg gratis krn sdh ditanggung oleh Pusat lewat DIPA BPN Kab. Tegal .sementara utk biaya pembuatan & pemasangan patok batas, pembuatan akta notaris/PPAT, materai, pelunasan pajak (PPH dan BPHTB) hingga biaya pemberkasan (fotocopy, pengisian berkas, dll) ditanggung oleh pemohon/peserta Prona .apabila mendaftar sendiri (tidak melalui program Prona) semua biaya tsb, baik biaya pendaftaran dan biaya lain2nya ditanggung seluruhnya oleh pemohon .dan pastinya akan lebih mahal.

    Number : +6282328380xxx
    Pesan : Aslmkm,slmt siang pa/bu, kami dari kec. jatinegara dsa gntungn RT 11.RW02. pa kami mau tanya pa tntang masalah jalan yg ada di dsa kami,bgini apa apa ea memang programnya jalan yg di aspal hanya sebagian saja si pa, ga smuanya apa dari sononya memang bgitu pa, apa rkayasanya orang2 yg menjalankan proyek saja pa, mohon pnjelasannya pa, mtr swn wa'alaikumsalam
    #BALASAN#
    Yth. Bp/Ibu/Sdr di desa Gantungan Jatinegara Wa'alaikumsalam. Bisa kami jelaskan bahwa jalan yg sudah diaspal yg dimaksud adalah ruas jalan ujung desa Argatawang- sampai pertengahan ds gantungan. pada th ini juga akan dikerjakan pengaspalan dari awal gerbang gantungan-perbatasan ds argatawang, sehingga akan nyambung dg yg sudah dikerjakan. terima kasih atas kepeduliannya. Wassalamu'alaikum wr wb.

    Number : +6281902748xxx
    Pesan : Mhn utk ditindak kandang ayam yg mengganggu ksehatan masy. Trutama di jalur wisata guci
    #BALASAN#
    Ass.wr.wb, terima kasih atas saran dan masukannya. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal belum pernah menerima surat permohonan ijin pendirian usaha kandang ayam sehingga dpt dipastikan bahwa kandang ayam tsb tidak tercatat pada data base DKPP Kab. Tegal. Namun demikian masukan sdr akan segera kami tindaklanjuti dng koordinasi bersama pemerintah desa dan kecamatan setempat. Terima kasih. Wass.wr.wb

    Number : +6282313932xxx
    Pesan : Pak? Bisane dln kemantran-jati bogor ora diurusi
    #BALASAN#
    Ya diurusi koh sabar nggih? sampun diukur ulang kerusakanipun, suwun.


15 Agustus 2017

Posted in Berita Utama
Posted on: Agustus 15th, 2017 Oleh master

SLAWI – Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Tegal melaksanakan rakor tim pembina dan tim teknis perizinan di Ruang Rapat Bupati Tegal, Selasa (15/8) guna membahas tentang permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan prima. Hadir dalam acara tersebut Sekda Kab. Tegal, Asisten Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas PMPTSP dan seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab. Tegal.

Sekda Kab. Tegal, dr. Widodo Joko Mulyono, M. Kes, MM, yang membacakan sambutan Bupati Tegal menyampaikan bahwa ada tiga permasalahan utama yang dihadapi dalam hal pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal. Permaslahan yang pertama adalah menyangkut kewajiban kepemilikan IMB sebagai syarat pengurusan SIUP. Syarat ini dirasakan terlalu berat bagi pelaku usaha mikro yang tengah merintis usahanya lewat jalan yang benar.

“Harus ada regulasi khusus yang mengatur akan hal ini agar kepentingan usaha mereka tidak terganggu” katanya.

Permasalahan yang kedua adalah terkait dengan belum ada keterpaduan antar SKPD dalam lingkup urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan. “Pemohon masih harus bolak balik untuk memperoleh rekomendasi dan syarat teknis yang diterbitkan SKPD sebelum mengurus perizinan di DPMPTSP” jelasnya. Sedangkan permasalahan yang terakhir adalah masih adanya keluhan dari  para pemohon atau investor tentang biaya yang di luar ketentuan yang ada.

Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP, Drs. Edi Siswoyo, SH, menyampaikan bahwa selain kurang intensnya koordinasi dengan OPD terkait, ada beberapa permasalahan lain yaitu mengenai terbatasnya jumlah SDM Teknis dan IT, sarana dan prasarana serta keterbatasan jumlah anggaran dari APBD Kabupaten Tegal. Selain ketiga hal tersebut masih ada permasalahan dengan ketidaksinkronannya regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang senantiasa berubah-ubah.

Pada kesempatan tersebut, dr. Widodo Joko Mulyono selaku pimpinan rapat juga menyampaikan ide dan gagasannya guna menyikapi permasalahan tersebut. Beliau mengatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima maka saat ini dibutuhkan SDM yang berkompeten dalam menguasai teknologi informasi guna mengurangi keluhan para pemohon.

Beliau meminta kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah untuk memetakan pegawai agar ditempatkan sesuai dengan kompetensinya.

Tekait dengan bagaimana menghidari agar pemohon tidak bolak balik untuk memperoleh rekomendasi, Sekda meminta kepada Kepala Dinas PMPTSP agar rutin berkoordinasi dengan Kepala OPD yang lain untuk membahas kebijakan yang perlu diterapkan sesegera mungkin.

“Silahkan gunakan ruangan saya untuk berkoordinasi” pesannya seluruh Kepala OPD yang hadir dalam rakor tersebut.

 

 

Comments

comments