Bupati Tegal Tandatangani Mou Dengan LKPP - Website Sekretariat Daerah Bupati Tegal Tandatangani Mou Dengan LKPP – Website Sekretariat Daerah


    Number : +62895377114xxx
    Pesan : Slamat sore mau tanya apakah selama ada perbaikan jalan dan jembatan yg ada di desa setiap kepala RT diwajibkan untuk mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan? Sekedar tanya bapak Bupati saya takut kalo dimarah2in sama staf desa kalo nanya mereka.
    #BALASAN#
    Setiap paket pekerjaan APBD tidak dibenarkan ketua RT mewajibkan warganya mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan. Namun jika itu bersifat swadaya masyarakat dan melalui Musdes dgn BPD, dpt dimungkinkan. Demikian utk menjadikan maklum.

    Number : +6282328598xxx
    Pesan : Assalamualaikum... bapak Bupati Tegal yth... kok buat sertifikat tanah dimintain biaya yah sama oknum desa... kasihan orang yang gak mampu... sebenernya gratis apa bayar pa? Mohon jawabannya terimakasih wassalamualaikum
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam .apabila dlm pensertipikatan tsb bpk/ibu melalui program Prona utk biaya pendaftaran/pengukuran dr BPN mmg gratis krn sdh ditanggung oleh Pusat lewat DIPA BPN Kab. Tegal .sementara utk biaya pembuatan & pemasangan patok batas, pembuatan akta notaris/PPAT, materai, pelunasan pajak (PPH dan BPHTB) hingga biaya pemberkasan (fotocopy, pengisian berkas, dll) ditanggung oleh pemohon/peserta Prona .apabila mendaftar sendiri (tidak melalui program Prona) semua biaya tsb, baik biaya pendaftaran dan biaya lain2nya ditanggung seluruhnya oleh pemohon .dan pastinya akan lebih mahal.

    Number : +6282328380xxx
    Pesan : Aslmkm,slmt siang pa/bu, kami dari kec. jatinegara dsa gntungn RT 11.RW02. pa kami mau tanya pa tntang masalah jalan yg ada di dsa kami,bgini apa apa ea memang programnya jalan yg di aspal hanya sebagian saja si pa, ga smuanya apa dari sononya memang bgitu pa, apa rkayasanya orang2 yg menjalankan proyek saja pa, mohon pnjelasannya pa, mtr swn wa'alaikumsalam
    #BALASAN#
    Yth. Bp/Ibu/Sdr di desa Gantungan Jatinegara Wa'alaikumsalam. Bisa kami jelaskan bahwa jalan yg sudah diaspal yg dimaksud adalah ruas jalan ujung desa Argatawang- sampai pertengahan ds gantungan. pada th ini juga akan dikerjakan pengaspalan dari awal gerbang gantungan-perbatasan ds argatawang, sehingga akan nyambung dg yg sudah dikerjakan. terima kasih atas kepeduliannya. Wassalamu'alaikum wr wb.

    Number : +6281902748xxx
    Pesan : Mhn utk ditindak kandang ayam yg mengganggu ksehatan masy. Trutama di jalur wisata guci
    #BALASAN#
    Ass.wr.wb, terima kasih atas saran dan masukannya. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal belum pernah menerima surat permohonan ijin pendirian usaha kandang ayam sehingga dpt dipastikan bahwa kandang ayam tsb tidak tercatat pada data base DKPP Kab. Tegal. Namun demikian masukan sdr akan segera kami tindaklanjuti dng koordinasi bersama pemerintah desa dan kecamatan setempat. Terima kasih. Wass.wr.wb

    Number : +6282313932xxx
    Pesan : Pak? Bisane dln kemantran-jati bogor ora diurusi
    #BALASAN#
    Ya diurusi koh sabar nggih? sampun diukur ulang kerusakanipun, suwun.


19 September 2017

Posted in Berita Utama
Posted on: September 19th, 2017 Oleh master

SLAWI – Bertempat di Ruang Rapat Nusantara, Gedung Amarta Pemerintah Kabupaten Tegal, Bupati Tegal menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) , Senin (18/9). Pada acara tersebut, Pemkab Tegal diwakili oleh Bupati Tegal, Enthus Susmono sedangkan dari Pihak LKPP diwakili oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Ir. Ir. Ikak Gayuh Patriastomo.

Bupati Tegal mengatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk tidak bermain-main dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menerima fee proyek atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari rekanan pemenang, termasuk asosiasi yang menaunginya. “Jika memang mereka bermaksud mendonasikan sebagian keuntungan perusahaannya, pastikan pekerjaan mereka beres dan berkualitas, baru silahkan salurkan itu dalam bentuk CSR” katanya.

Adapun untuk memberikan dana tanggung jawab  sosial perusahaan maka di wilayah Pemerintah Kabupaten Tegal ada dasar aturannya yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Bupati Tegal juga mengatakan bahwa dirinya memberikan kebebasan penuh kepada Pokja ULP dalam menentukan rekanan pemenang lelang sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, profesionalisme dan bebas intervensi. Oleh karena itu ia meminta agar Pokja ULP mampu menentukan penyedia barang/jasa atau rekanan yang benar-benar berkualitas, dengan rekam jejak atau kredibilitas yang baik.

Comments

comments