KPK Dampingi Penggunaan e-LHKPN di Kabupaten Tegal - Website Sekretariat Daerah KPK Dampingi Penggunaan e-LHKPN di Kabupaten Tegal – Website Sekretariat Daerah


    Number : +62895377114xxx
    Pesan : Slamat sore mau tanya apakah selama ada perbaikan jalan dan jembatan yg ada di desa setiap kepala RT diwajibkan untuk mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan? Sekedar tanya bapak Bupati saya takut kalo dimarah2in sama staf desa kalo nanya mereka.
    #BALASAN#
    Setiap paket pekerjaan APBD tidak dibenarkan ketua RT mewajibkan warganya mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan. Namun jika itu bersifat swadaya masyarakat dan melalui Musdes dgn BPD, dpt dimungkinkan. Demikian utk menjadikan maklum.

    Number : +6282328598xxx
    Pesan : Assalamualaikum... bapak Bupati Tegal yth... kok buat sertifikat tanah dimintain biaya yah sama oknum desa... kasihan orang yang gak mampu... sebenernya gratis apa bayar pa? Mohon jawabannya terimakasih wassalamualaikum
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam .apabila dlm pensertipikatan tsb bpk/ibu melalui program Prona utk biaya pendaftaran/pengukuran dr BPN mmg gratis krn sdh ditanggung oleh Pusat lewat DIPA BPN Kab. Tegal .sementara utk biaya pembuatan & pemasangan patok batas, pembuatan akta notaris/PPAT, materai, pelunasan pajak (PPH dan BPHTB) hingga biaya pemberkasan (fotocopy, pengisian berkas, dll) ditanggung oleh pemohon/peserta Prona .apabila mendaftar sendiri (tidak melalui program Prona) semua biaya tsb, baik biaya pendaftaran dan biaya lain2nya ditanggung seluruhnya oleh pemohon .dan pastinya akan lebih mahal.

    Number : +6282328380xxx
    Pesan : Aslmkm,slmt siang pa/bu, kami dari kec. jatinegara dsa gntungn RT 11.RW02. pa kami mau tanya pa tntang masalah jalan yg ada di dsa kami,bgini apa apa ea memang programnya jalan yg di aspal hanya sebagian saja si pa, ga smuanya apa dari sononya memang bgitu pa, apa rkayasanya orang2 yg menjalankan proyek saja pa, mohon pnjelasannya pa, mtr swn wa'alaikumsalam
    #BALASAN#
    Yth. Bp/Ibu/Sdr di desa Gantungan Jatinegara Wa'alaikumsalam. Bisa kami jelaskan bahwa jalan yg sudah diaspal yg dimaksud adalah ruas jalan ujung desa Argatawang- sampai pertengahan ds gantungan. pada th ini juga akan dikerjakan pengaspalan dari awal gerbang gantungan-perbatasan ds argatawang, sehingga akan nyambung dg yg sudah dikerjakan. terima kasih atas kepeduliannya. Wassalamu'alaikum wr wb.

    Number : +6281902748xxx
    Pesan : Mhn utk ditindak kandang ayam yg mengganggu ksehatan masy. Trutama di jalur wisata guci
    #BALASAN#
    Ass.wr.wb, terima kasih atas saran dan masukannya. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal belum pernah menerima surat permohonan ijin pendirian usaha kandang ayam sehingga dpt dipastikan bahwa kandang ayam tsb tidak tercatat pada data base DKPP Kab. Tegal. Namun demikian masukan sdr akan segera kami tindaklanjuti dng koordinasi bersama pemerintah desa dan kecamatan setempat. Terima kasih. Wass.wr.wb

    Number : +6282313932xxx
    Pesan : Pak? Bisane dln kemantran-jati bogor ora diurusi
    #BALASAN#
    Ya diurusi koh sabar nggih? sampun diukur ulang kerusakanipun, suwun.


9 November 2017

Posted in Berita Utama
Posted on: November 9th, 2017 Oleh master

SLAWI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal mengadakan Rapat Koordinasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik (e-LHKPN) bagi wajib LHKPN di Ruang Rapat Nusantara Sekretariat Daerah Kabupaten, Kamis (9/11).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Tegal, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Tegal, dan pemangku jabatan fungsional auditor dan P2UPD di lingkungan Pemkab Tegal.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Tegal, Drs. Edi Budiyanto, mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya acara ini adalah sebagai upayadalam pencegahan korupsi dan membentuk aparatur negara yang bersih dan berintegritas. Selain itu kegiatan ini juga sebagai penguatan fungsi dan peran KPK RI yang telah menerbitkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentnag Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara untuk mendapingi para Wajib LHKPN dalam pengisian aplikasi e-LHKPN.

Edi Budiyanto juga meninformasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2017 sudah mencapai 95%. “38 Wajib LHKPN dari 40 Wajib LHKPN yang telah melaporkan harta kekayaannya baik dengan formulir A, formulir B maupun format excel sesuai peraturan KPK no. 7 Tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2018 wajib LHKPN di lingkungan Pemkab Tegal menjadi 94 orang” katanya.

Adapun wajib LHKPN tersebut antara lain Bupati Tegal, Wakil Bupati Tegal, Sekda, 3 Orang Staf Ahli Bupati, 3 Orang Asisten Sekda, 27 Orang kepala Kepala Badan/Dinas Kantor, 2 Orang Dirktur RSUD, 7 Direksi BUMD. ” Sisanya 18 Orang Camat dan 31 orang dari jabatan fungsional auditor dan P2UPD” terangnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tegal, Dra. Umi Azizah, dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya menyambut baik peluncuran aplikasi berbasis teknologi informasi e-LHKPN ini yang memang dirancang untuk mempermudah pelaporan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan. “Dengan sistem ini, para penyelenggara negara tak perlu datang ke Jakarta, cukup klik, mengisi dan kemudian mengirim melalui aplikasi yang sama, sudah selesai, sangat praktis” katanya.

Wakil Bupati Tegal juga berharap melalui kegiatan pendampingan penggunaan aplikasi e-LHKPN ini, pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tegal, baik dari unsur eksekutif maupun legislatif memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam bentuk LHKPN dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

 

 

 

Comments

comments