Program Prona Gratis, ini Komponen Biaya yang Harus Ditanggung Pemohon - Website Sekretariat Daerah Program Prona Gratis, ini Komponen Biaya yang Harus Ditanggung Pemohon – Website Sekretariat Daerah


    Number : +62895377114xxx
    Pesan : Slamat sore mau tanya apakah selama ada perbaikan jalan dan jembatan yg ada di desa setiap kepala RT diwajibkan untuk mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan? Sekedar tanya bapak Bupati saya takut kalo dimarah2in sama staf desa kalo nanya mereka.
    #BALASAN#
    Setiap paket pekerjaan APBD tidak dibenarkan ketua RT mewajibkan warganya mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan. Namun jika itu bersifat swadaya masyarakat dan melalui Musdes dgn BPD, dpt dimungkinkan. Demikian utk menjadikan maklum.

    Number : +6282328598xxx
    Pesan : Assalamualaikum... bapak Bupati Tegal yth... kok buat sertifikat tanah dimintain biaya yah sama oknum desa... kasihan orang yang gak mampu... sebenernya gratis apa bayar pa? Mohon jawabannya terimakasih wassalamualaikum
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam .apabila dlm pensertipikatan tsb bpk/ibu melalui program Prona utk biaya pendaftaran/pengukuran dr BPN mmg gratis krn sdh ditanggung oleh Pusat lewat DIPA BPN Kab. Tegal .sementara utk biaya pembuatan & pemasangan patok batas, pembuatan akta notaris/PPAT, materai, pelunasan pajak (PPH dan BPHTB) hingga biaya pemberkasan (fotocopy, pengisian berkas, dll) ditanggung oleh pemohon/peserta Prona .apabila mendaftar sendiri (tidak melalui program Prona) semua biaya tsb, baik biaya pendaftaran dan biaya lain2nya ditanggung seluruhnya oleh pemohon .dan pastinya akan lebih mahal.

    Number : +6282328380xxx
    Pesan : Aslmkm,slmt siang pa/bu, kami dari kec. jatinegara dsa gntungn RT 11.RW02. pa kami mau tanya pa tntang masalah jalan yg ada di dsa kami,bgini apa apa ea memang programnya jalan yg di aspal hanya sebagian saja si pa, ga smuanya apa dari sononya memang bgitu pa, apa rkayasanya orang2 yg menjalankan proyek saja pa, mohon pnjelasannya pa, mtr swn wa'alaikumsalam
    #BALASAN#
    Yth. Bp/Ibu/Sdr di desa Gantungan Jatinegara Wa'alaikumsalam. Bisa kami jelaskan bahwa jalan yg sudah diaspal yg dimaksud adalah ruas jalan ujung desa Argatawang- sampai pertengahan ds gantungan. pada th ini juga akan dikerjakan pengaspalan dari awal gerbang gantungan-perbatasan ds argatawang, sehingga akan nyambung dg yg sudah dikerjakan. terima kasih atas kepeduliannya. Wassalamu'alaikum wr wb.

    Number : +6281902748xxx
    Pesan : Mhn utk ditindak kandang ayam yg mengganggu ksehatan masy. Trutama di jalur wisata guci
    #BALASAN#
    Ass.wr.wb, terima kasih atas saran dan masukannya. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal belum pernah menerima surat permohonan ijin pendirian usaha kandang ayam sehingga dpt dipastikan bahwa kandang ayam tsb tidak tercatat pada data base DKPP Kab. Tegal. Namun demikian masukan sdr akan segera kami tindaklanjuti dng koordinasi bersama pemerintah desa dan kecamatan setempat. Terima kasih. Wass.wr.wb

    Number : +6282313932xxx
    Pesan : Pak? Bisane dln kemantran-jati bogor ora diurusi
    #BALASAN#
    Ya diurusi koh sabar nggih? sampun diukur ulang kerusakanipun, suwun.


17 Januari 2018

Posted in Berita Utama
Posted on: Januari 17th, 2018 Oleh Administrator
Dilihat

Prona adalah Proyek Operasi Nasional Agraria, yaitu legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga penerbitan sertipikat tanah. Program Prona diselenggarakan secara nasional oleh Kantor Pertanahan/BPN. Program ini diselenggarakan dengan tujuan mempercepat pemenuhan hak dasar rakyat agar mendapat kepastian hukum kepemilikan tanah. Sasaran dari Program Prona adalah masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dengan kriteria antara lain pekerja dengan penghasilan tidak tetap seperti petani, nelayan, pedagang dan buruh musiman, serta lain-lain mereka yang berpenghasilan tetap seperti pegawai swasta bergaji UMR, veteran dan sebagainya.

Peserta Program Prona dibebaskan dari komponen biaya pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengesahan data fisik dan penerbitan sertipikat yang sudah ditanggung oleh Pemerintah melalui DIPA APBN Kementerian Agaria dan Tata Ruang.

Namun, diluar itu, ada beberapa komponen yang tidak ditanggung Pemerintah seperti biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi yang terkena ketentuan perpajakan, kesemuanya menjadi beban kewajiban peserta Prona. Oleh karenanya tidak mengherankan jika biaya yang dikeluarkan peserta Program Prona bervariasi antara satu dengan yang lainnya karena faktor luas lahan dan NJOP.

Program Prona menjadi program strategis nasional Pemerintah untuk menuntaskan kepemilikan 86 juta sertipikat di tahun 2023 mendatang. Hal ini terungkap dari pengarahan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tegal Senin (15/1) lalu. “Jika sebelumnya BPN hanya mengeluarkan sertipikat rata-rata 500 ribu per tahun, maka mulai tahun 2015 minimal ada 5 juta sertipikat harus keluar dari kantor-kantor BPN di seluruh tanah air”, katanya. Jokowi mentargetkan 7 juta sertipikat dikeluarkan tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi 9 juta sertipikat.

Saat penyerahan sertipikat di Lapangan Dukuhsalam Slawi, Jokowi membagikan 4.999 sertipikat tanah kepada peserta Program Prona yang meliputi warga dari Kabupaten Tegal, Brebes, Kota Tegal dan Pemalang.

Comments

comments