Pemkab Tegal Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan Berbasiskan Data - Website Sekretariat Daerah Pemkab Tegal Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan Berbasiskan Data – Website Sekretariat Daerah


    Number : +62895377114xxx
    Pesan : Slamat sore mau tanya apakah selama ada perbaikan jalan dan jembatan yg ada di desa setiap kepala RT diwajibkan untuk mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan? Sekedar tanya bapak Bupati saya takut kalo dimarah2in sama staf desa kalo nanya mereka.
    #BALASAN#
    Setiap paket pekerjaan APBD tidak dibenarkan ketua RT mewajibkan warganya mengumpulkan nasi, rokok dan jajanan. Namun jika itu bersifat swadaya masyarakat dan melalui Musdes dgn BPD, dpt dimungkinkan. Demikian utk menjadikan maklum.

    Number : +6282328598xxx
    Pesan : Assalamualaikum... bapak Bupati Tegal yth... kok buat sertifikat tanah dimintain biaya yah sama oknum desa... kasihan orang yang gak mampu... sebenernya gratis apa bayar pa? Mohon jawabannya terimakasih wassalamualaikum
    #BALASAN#
    Wa'alaikumsalam .apabila dlm pensertipikatan tsb bpk/ibu melalui program Prona utk biaya pendaftaran/pengukuran dr BPN mmg gratis krn sdh ditanggung oleh Pusat lewat DIPA BPN Kab. Tegal .sementara utk biaya pembuatan & pemasangan patok batas, pembuatan akta notaris/PPAT, materai, pelunasan pajak (PPH dan BPHTB) hingga biaya pemberkasan (fotocopy, pengisian berkas, dll) ditanggung oleh pemohon/peserta Prona .apabila mendaftar sendiri (tidak melalui program Prona) semua biaya tsb, baik biaya pendaftaran dan biaya lain2nya ditanggung seluruhnya oleh pemohon .dan pastinya akan lebih mahal.

    Number : +6282328380xxx
    Pesan : Aslmkm,slmt siang pa/bu, kami dari kec. jatinegara dsa gntungn RT 11.RW02. pa kami mau tanya pa tntang masalah jalan yg ada di dsa kami,bgini apa apa ea memang programnya jalan yg di aspal hanya sebagian saja si pa, ga smuanya apa dari sononya memang bgitu pa, apa rkayasanya orang2 yg menjalankan proyek saja pa, mohon pnjelasannya pa, mtr swn wa'alaikumsalam
    #BALASAN#
    Yth. Bp/Ibu/Sdr di desa Gantungan Jatinegara Wa'alaikumsalam. Bisa kami jelaskan bahwa jalan yg sudah diaspal yg dimaksud adalah ruas jalan ujung desa Argatawang- sampai pertengahan ds gantungan. pada th ini juga akan dikerjakan pengaspalan dari awal gerbang gantungan-perbatasan ds argatawang, sehingga akan nyambung dg yg sudah dikerjakan. terima kasih atas kepeduliannya. Wassalamu'alaikum wr wb.

    Number : +6281902748xxx
    Pesan : Mhn utk ditindak kandang ayam yg mengganggu ksehatan masy. Trutama di jalur wisata guci
    #BALASAN#
    Ass.wr.wb, terima kasih atas saran dan masukannya. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kab. Tegal belum pernah menerima surat permohonan ijin pendirian usaha kandang ayam sehingga dpt dipastikan bahwa kandang ayam tsb tidak tercatat pada data base DKPP Kab. Tegal. Namun demikian masukan sdr akan segera kami tindaklanjuti dng koordinasi bersama pemerintah desa dan kecamatan setempat. Terima kasih. Wass.wr.wb

    Number : +6282313932xxx
    Pesan : Pak? Bisane dln kemantran-jati bogor ora diurusi
    #BALASAN#
    Ya diurusi koh sabar nggih? sampun diukur ulang kerusakanipun, suwun.


12 Februari 2018

Posted in Berita Utama
Posted on: Februari 12th, 2018 Oleh Administrator
Dilihat

Slawi – Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang diadakan di Pendopo Amangkurat pada hari senin tadi (12/2). Acara tersebut bertema “Keterpaduan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data” dan dihadiri relawan TKSK & BKH.

Wakil Bupati Umi Azizah mengharapkan ada sinergi OPD-OPD terkait, APBD dan dana PIK yang dalokasikan ke kecamatan-kecamatan, dan sinergi pemerintah desa untuk menghadapi masalah yang kompleks. Dan beliau juga mengharapkan adanya pelayanan satu atap (seperti Disdukcapil dan OPD lainnya) dan verifikasi sekaligus validasi data agar sesuai keadaan lapangan.

Umi Azizah menerangkan bahwa tahun 2017 kabupaten Tegal menduduki peringkat kesehatan ke 19 dari 35 kota / kabupaten se-Jawa Tengah. Selain itu, Umi juga menghimbau kepada kepala desa tidak memperhatikan jalan desa yang bagus, tetapi juga drainase yang menyambung untuk mencegah banjir. Dan juga menyanyangkan perilaku buang sampah di sungai dan drainase desa.

Beliau menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi dan kesehatan yang bagus tetapi bermasalah dengan kesenjangan kemakmuran dan sdm. Seperti dengan adanya anak putus sekolah. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan 40 miliar untuk menanggulangi anak putus sekolah.

Kepala BAPPEDA Soeharmanto mengatakan bahwa cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi pengeluarannya. Pengurangan pengeluaran warga miskin dengan subsidi dari pusat dan program Pemkab (seperti RTLH, jamban sehat keluarga miskin, dan yuh sekolah maning).

Beliau menjelaskan bahwa ada bantuan pembangunan rumah baru untuk tunawisma yang ada bantaran sungai dan jaminan kehidupan sehari-hari untuk warga miskin secara absolut (mutlak), untuk dana untuk jaminan warga miskin absolut belum dirumuskan. Tetapi hal itu harus dengan verifikasi data warga.

Sementara itu Hendardi Setiaji Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa diadakannya program jamban sehat mengacu kepada tingginya angka kematian. Kematian karena dehidrasi dan infeksi penyakit campak (salah satu gejalanya diare), diare itu disebabkan infeksi usus, sehingga makanan yang tidak sempat dicerna. Infeksi usus dikarenakan tidak bakteri, dan salah satu penyebab bakteri adalah tidak berjamban.

Hendardi menjabarkan bahwa pembuatan memperdayakan masyarakat, agar masyarakat sadar akan kebutuhan jamban. Dan jika ingin membuat jamban cukup RP 1,8 juta kepada tim di desa. Cetakan septi tank cukup 2 jam langsung bisa lepas. Cetakan terbuat bahan yang lebih baik dari pada besi atau seng.

Wakri (Kabid Bina Program Dinas Sosial) mengatakan bahwa ada warga yang mendapatkan lebih dari satu program perlindungan sosial dan juga ada warga yang tidak mendapat sama sekali, maka diperlukan verifikasi data. Untuk itu, pendamping dari TKSK & BKH memetakan data warga mana yang perlu dibantu maupun tidak, karena ada yang mendapat JKN ganda (APBD Provinsi dan APBN) dan ada juga yang tidak sama sekali mendapatkan jaminan. Bagi yang mendapatkan JKN ganda akan dialokasikan ke JKN APBD Provinsi atau JKN APBN. Dalam program lain, warga yang masuk dalam PKH sudah dimasukkan Rastra. Tetapi ada juga warga yang mendapatkan PKH sekaligus Rastra, sedangkan warga lainnya tidak mendapatkannya.

Beliau juga mengharapkan akan ada pemisahan data warga yang mendapatkan JKN, Rastra, dan PKH. Tujuannya untuk mendapatkan keadilan antar penerima bantuan yang ada.

Comments

comments